Klarifikasi Anggota DPR RI

18 May 2011

Sepertinya masyarakat Indonesia itu hanya tahunya protes dan menghujat kami saja sebagai anggota DPR. Apa saja yang kami lakukan selalu saja di mata rakyat. Padahal apa yang kami lakukan semuanya adalah demi kepentingan rakyat.

Rakyat telah terpersepsi negatif terhadap kami, sehingga walaupun yang kami lakukan positif, tetap saja dianggap negatif. Sikap ini tentunya harus diubah, sehingga kami tidak selalu menjadi korban dan dihujat.

Sebagai anggota DPR, saya merasa heran dengan sikap rakyat yang tidak pernah respek dengan apa yang kami lakukan selama ini. Padahal sebagai anggota DPR kami telah bekerja secara maksimal demi rakyat yang telah memilih kami.

Beberapa hal yang selalu menjadi sorotan masyarakat selama ini, ingin saya klarifikasikan, agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi fitnah yang sungguh menyakitkan hati kami.

Pertama, soal banyak anggota dewan yang sering tertidur lelap dan banyak yang bolos saat sidang . Ini hanyalah kerja media yang tidak adil terhadap kami, sehingga kemudian masyarakat menyikapi dengan sinis apa yang terjadi.

Padahal banyak rapat yang kami lakukan sampai malam hingga pagi yang membuat kami terkantuk-kantuk. Banyak kunjungan kerja yang harus kami lakukan ke daerah dan pulang menjelang tengah malam, bahkan subuh. Tetapi para wartawan mana ada yang menyorot dengan kamera dan memberitakan kerja keras kami, sehingga masyarakat tahu dengan apa yang kami lakukan?!

Jadi wajarlah kemudian saat pagi kami harus sidang lalu tertidur dan banyak anggota dewan yang tidak bisa hadir, karena kami juga perlu istirahat. Kami bukan robot. Itulah kebenarannya dan seharusnya masyarakat memaklumi kondisi kami.

Kedua, soal studi banding ke luar negeri yang sering kami lakukan. Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah amanah demi kepentingan rakyat dikemudian hari. Apa yang kami lakukan akan kami pertanggung jawabkan.

Tentu saja hasil studi banding yang kami lakukan tidak akan dinikmati dalam waktu dekat. Tetapi pasti ada manfaatnya dikemudian hari, sehingga apa yang kami lakukan dalam studi banding tidak akan sia-sia.

Soal disela-sela kunjungan kami pelesiran ke tempat wisata, sebenarnya adalah hal yang wajar dengan memanfaatkan waktu kosong. Tetapi media saja yang terlalu sentimen dan membesar-besarkan. Ditambah masyarakat yang terlalu gampang diprovokasi, klop sudah.

Ketiga, masalah korupsi yang sering dituduhkan kepada kami. Dalam hal ini, saya semakin heran, kenapa hanya segelintiran anggota DPR saja yang korupsi, lalu semua kena getahnya dan menjadi sorotan?
Padahal seperti kita ketahui, hampir semua instansi di negeri ini terindikasi korupsi. Tetapi, jarang mendapat sorotan. Aneh, bukan?

Sekali saya katakan, bahwa media dan segelintir rakyat yang terlalu membesar-besarkan masalah ini.
Media dan rakyat mana ada yang mengetahui, kalau ada diantara kami yang harus rela merogoh kocek kami sendiri demi kepentingan rakyat yang telah memilih kami?!

Keempat, mengenai alamat email yang menjadi heboh belakangan ini.
Sebenarnya masalah yang terlalu sepele tetapi terlalu dimasalahkan media. Padahal sebagai wakil rakyat, tanpa alamat emailpun, segala keluhan dan masukan dari rakyat dapat kami terima dengan mudah.

Nomor telepon kami selalu siap dihubungi untuk menerima masukan dari rakyat. Lagipula alamat email bukanlah sesuatu yang mendesak. Karena sebagian besar para pemilihpun tidak menggunakan email.
Jadi sebenarnya kejadian beberapa waktu yang lalu itu, sekali lagi hanya bertujuan untuk memojokkan kami.

Terakhir, soal pembangunan gedung baru DPR. Masalah ini sebenarnya menyangkut banyak kepentingan, sehingga terjadi hal yang seharusnya tidak terjadi.
Padahal pembangunan gedung baru itu sangat penting dan mendesak demi kelangsungan kinerja para anggota dewan kedepannya.

Sebenarnya dana pembangunan yang berkisar antara 1,1 - 1,3 triliun tak seberapa dibandingkan dengan manfaatnya.
Di Kompasiana saja, saya pernah membaca tulisan Katedrarajawen tentang seorang rakyat Indonesia yang hanya untuk membangun sebuah rumah pribadi menyediakan dana 1,2 triliun.

Bandingkan dana yang dikeluarkan untuk membangun sebuah gedung puluhan tingkat yang berguna untuk menampung seluruh wakil rakyat Indonesia.
Sangat, sangat kecil sekali nilainya.

Dalam hal ini, tolong jangan hanya berpatokan pada angka triliunnya itu….. Tapi lihatlah manfaat untuk masa yang akan datang.

Pembangunan gedung baru itu bukan untuk kepentingan kami semata. Karena belum tentu kami akan menikmati fasilitas itu setelah selesai. Tetapi demi kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Percayalah pembangunan gedung baru ini tidak ada ruginya. Karena gedung itu kelak akan menjadi aset yang sangat bernilai puluhan kali lipat. Bukankah negara yang akan diuntungkan?

Demikian klarifikasikan ini saya buat, agar rakyat bisa memahami dan memaklumi keadaan yang sebenarnya.

Semoga Tuhan memaafkan orang-orang yang selalu melecehkan dan menghujat kami atau yang hanya ikut-ikutan, karena mereka sesungguhnya tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan.

Kami selalu siap dan mendengar kritikan dan saran dari raky, tetapi tolong sampaikan dengan cara yang santun dan berwibawa.

Ttd

Anggota DPR


TAGS


Comment
  • bogel 6 years ago

    Tertawa sajalah….. wkwkwkwkwkwkwwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk

  • Sariman 6 years ago

    Memang tidak semua anggota DPR brengsek. Tapi sebagian besar mereka brengsek, dan semua orang sudah tahu perilaku para WAKIL PARPOL (bukan wakil Rakyat). Lantas segerombolan Tikus begini apa masih pantas diperlakun dengan santun ?

  • tubagusariefzulfianto 6 years ago

    Soal gedung baru DPR, bukan gedung barunya, mestinya jumlah anggota DPRnya yang di kurangi beserta gedung dan anggota DPRnya yang di reparasi.

  • tubagusariefzulfianto 6 years ago

    Assalammu’alaikum, bapak anggota DPR terhormat,

    Membaca tulisan bapak di blog ini, dan berhubungan dengan para komentator yang cerdas2 dan obyektif, saya sebagai Sarjana Seni Lukis,FSRD IKJ, yang ketika mahasiswa seangkatan dengan kelompok mahasiswa gerakan reformasi 98, turut menghargai saluran komunikasi yang di buka bapak anggota DPR melalui blog yang saya nilai sebagai evaluasi obyektif antara bapak sebagai wakil rakyat di DPR, pemerintah sebagai mandataris bangsa dan negara, dengan rakyat yang berhak di urus pendapatan hajat penghidupan layaknya (pasal 27 ayat 2 UUD 45). Di samping sebagai Sarjana Seni Lukis FSRD IKJ, saya juga termasuk anggota keluarga besar saidin kasultanan Surosowan Banten Jaya Darussalam, atau Sayid Tubagus Surosowan, yang sesuai konstitusi pasal 18 UUD 45, BAB Otonomi Daerah, MPR, DPR, pemerintah wajib memandang hak asal-usul istimewa kedaerahan.

    Dan seperti pada kekecewaan komentator lain, saya juga banyak kekecewaan dan kontroversi pada oknum pemerintah/eksekutif, kepolisian, lembaga hukum/yudikatif dan anggota DPR/legislatif yang menyimpang dan turut merusak rasa keadilan, kemaslahatan dan pembangunan bagi penghidupan layak bangsa dan negara tercinta Indonesia ini.

    Menurut pengamatan saya, pada realitas keseharian, terdapat di antara rakyat, orang yang dapat pekerjaan dan gaji besar, gaji rendah, hingga yang tidak di bayar gaji dan ongkosnya walau sempat bekerja bbrp bulan dan sudah berusaha mengerjakan pekerjaannya, hingga sampai di ancam bosnya yang semena-mena, atau yang bernasib seperti TKI yang di aniaya majikannya, hingga TKW yang di hamili majikannya, hingga pulang ke Indonesia membawa tambahan jumlah beban penduduk di Indonesia yang juga kini sebagian wilayahnya menjadi wilayah rawan gempa dan tsunami.

    Tapi bagaimana perasaan rakyat yang di perlakukan semena-mena, di zolimi ketika mendengar kesenjangan yang turut menambah garam dalam lukanya, seperti berita Presiden SBY mengaku gajinya sebagai kepala negara cuma sekitar Rp 300 juta, Presiden SBY memewahkan Puri Cikeasnya, tidak mau kalah dengan masa pemewahan Puri Cendana dengan protokolernya, berbanding kasultanan Surosowan Banten Jaya, yang bapak bisa lihat sendiri komplek istananya cuma puing-puing, saidinnya banyak yang bujang lapuk belum mampu menikah karena latar ekonomi dan hak istimewanya (konsekuensi pasal 18 UUD 45) tidak di kompensasi layak)dan tidak di anggap, padahal terdapat sejarah Presiden RI 1, Presiden Ir. Soekarno saja sowan (minta izin) pada residen Tubagus Surosowan, ketika akan menetapkan Jakarta sebagai ibukota NKRI, yang sedari masa orla, orba hingga kini juga di jadikan perumahannya pejabat, anggota MPR/DPR pusat, di Jakarta! tapi sayid Surosowan yang juga warga Jakarta lama hingga berusia bujang lapuknya tidak di berikan fasilitas rumah dan tanah untuk modal berumahtangganya, padahal kami juga cucu dari residen Tubagus Surosowan yang melaluinya memberikan izin Jakarta jadi ibukota NKRI, kami sayid Surosowan dan Pangeran Jayakarta mestinya berhak pula menuntut bagian hak istimewa kami, tapi di dalam juga sakit hati, cuma Presiden, Menteri, anggota MPR/DPR pusat di beri rumah dan tanah di Jakarta, mana termasuk rumah dan tanah yang besar dan mewah pula, di beri kenaikan gaji RP 16 juta setahun, Presiden SBY yang tinggal di Cikeas/Cibubur bergaji Rp 300 juta setahun, yang sebenarnya juga termasuk wilayah kasultanan kami, saidin Tubagus Surosowan tapi kami cuma di abaikan siapa sih loh, seperti ucapan sebangsa musuh penjajah Daendels dan Raffles yang demikian, ketika menutup semena-mena kedaultanan kasultanan ageng Surosowan Banten Jaya Darussalam, hak istimewa/privilisasi kami sayid Surosowan dan Pangeran Jayakarta warga Jakarta lama di curangi.Padahal sesuai pasal 18 UUD 45, mestinya kami termasuk yang memiliki hak otonomi juga di wilayah kasultanan kami yang meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, dan hak waris Mojopahit wangsa Hayam Wuruk kami di Nusantara Indonesia,

    Dan tambahan catatan, keluarga sayid Tubagus Surosowan saya termasuk peranakan kakak kekerabatannya keluarga Soeharto dari Ibu Tien Soeharto yang peranakan hadiningrat Mangkunegaran Surakarta, keluarga saya adalah berasal dari hadiningrat keraton Kota Gede, kasepuhan Mataram, atau di sebut hadiningrat Dul Gendhu, keluarga hadiningrat kakak sulungnya Raden Pabelan, kakaknya Sri Sultan HB IX dan puteranya Sri Sultan HB X, Sultan kannoman Ngayogyakarta kini. Yang mana terlihat perbandingan kesenjangan mencolok, keluarga Soeharto yang kebangsawanannya ngendon dengan Ibu Tien yang adik kekerabatan dari Surakarta saja sampai membuat Puri Cendana,peti jenazahnya peti mati dengan penghormatan dan protokoler militer dan polisi istimewa, memiliki beberapa perusahaan yang katanya termasuk hasil dari mengambil harta negara, dan kuburannya pun di bangun menjadi Astana Giri Bangun, sedangkan keluarga sayid Surosowan saya Alhamdulillah jika mendapat kapling tanah makamnya di kampung keluarga Surosowannya di Bogor, rata-rata di kuburkannya di tanah dan berkain kafan seperti umat Islam kebanyakan termasuk dari golongan ulama, menengah dan ke bawah. Tapi kami puas cukup di kuburkan di makam tanah, seperti kebanyakan umat Islam, karena dari contoh pembangunan makam yang berlebihan pun memperlihatkan contoh pemborosan harta yang semestinya bisa di gunakan pada urusan yang lebih bermanfaat. Dari contoh pembangunan makam berlebih-lebihan seperti Astana Giri Bangun saja memperlihatkan contoh sebagai Kepala Negara, Pejabat Tinggi Negara telah berbuat terlalu mengagung-agungkan kebesaran dirinya sebagai Pemimpin Tinggi Negara, seperti perbandingan pengagungan Kepala Negara Fir’aun dan Para Pembesar Pejabat Negaranya, dengan contoh pembangunan Piramid yang juga di salah gunakan sebagai komplek pemakaman yang terlalu mengagung-agungkan Kepala Negara dan Pembesar Pemerintahan dan Negara.

    Di jaman khilafah kasultanan ageng Banten terdapat data sejarah Sultan dan Mangkubhumi berkumpul bersama-sama rakyat di halaman komplek Banten lama, dan halaman itu seperti tradisi kasultanan Banten atau Cirebon juga di gunakan sebagai tradisi saweran atau bagi-bagi ghonimah untuk menegakkan keadilan. Mana istana Presiden, apalagi gedung MPR/DPR di gunakan untuk urusan demikian, tapi yang terlihat kini dinding penghalangnya di buat meninggi dari ukhuwah antara penguasa dengan rakyatnya.
    Seperti contoh makam tanah yang saya kemukakan dengan kesenjangan Astana Giri Bangun yang berlebih-lebihan mengagungkan penguasa.

    Penguasa pemerintahan/negara yang benar idealnya merakyat dengan rakyatnya. Merakyat hingga tenggang rasa dengan segala permasalahan rakyatnya, bukan malahan bertopeng untuk oportunis memperkaya dirinya.

    Mangkubumi/Pejabat, Presiden, MPR/DPR itu mesti orang super pengurus pemerataan kesejahteraan rakyat dan negaranya, seperti kata Friedrich Nietsch, setelah menanggapi kekecewaannya pada diktator dan hipokrit Hitler dengan NAZI dan fasisme-nya.

    Apakah hubungan hikmat orang super sebagai pemerintah/kholifah, kehakiman, prajurit, askar dan Dewan ‘Ashab dalam ajaran Islam?

    Soal gedung baru DPR, seperti apa yang telah saya bandingkan dengan fenomena pendirian Astana Giri Bangun, Puri Cendana, Puri Cikeas, dengan istana dan piramidnya Fir’aun dan pembesarnya yang telah berlebih-lebihan di luar haknya. Sedangkan Al-Qur’an cuma memberikan hak istimewa kerajaan besar pada keluarga Nabi Muhammad SAW., atau saidin dzurriyah seperti saidin Surosowan yang kasultanannya pun kini tidak nyata keberadaan kedaulatannya berbanding kasultanan-kasultanan hingga kerajaan non Islam yang mulai berdiri dan di sahkan kembali keberadaanya. Padahal saidin Surosowan termasuk bangsawan kakak di antara seluruh bangsawan-bangsawan Nusantara, tinjau saja dari sejarah wangsa kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara sebagai wangsa kerajaan tertua di Indonesia.

    Saya juga kecewa mendengar anggota DPR, Presiden dan Menteri di fasilitasi mobil baru, padahal mobil sebelumnya pun termasuk berkualitas bagus, bandingkan dengan Soekarno/Hatta yang sejak jadi Presiden dan Wapres RI pertama mobilnya mobil bekas, atau kakek saya Waperdam III Dr. Chaerul Saleh, mobilnya sebagai Menteri cuma 1, itupun juga mobil bekas. Bahkan sebagai Menteri, Dr. Chaerul Saleh paling enggan bepergian ke luar negeri karena di anggapnya sebagai pemborosan uang negara. Tapi beliau lebih banyak mengurus urusan pembangunan dalam negeri, seperti pada proyek pembangunannya pada saluran irigasi. Karena irigasi penting sebagai prasarana pembangunan agrikultur/pertanian Indonesia, karena waktu itu adalah waktu baru berdirinya negara nasional Indonesia. Makanya yang di bangun dari pondasi dasarnya pembangunan negara, tapi di jaman kini telah 60-an tahun Indonesia merdeka, apa yang di prasaranai buat segenap kesejahteraan rakyat? melainkan ada kedengaran manipulatif dan manipulatif seperti soal BBM, Pertamina butuh subsidi, atau listrik, PLN butuh subsidi, tapi duit penghasilan BBM dan PLN juga di gelapkan orang-orang BBM dan PLN. Bagaimana rakyat yang sengsara ini tidak terus curiga pada pemerintah, atau DPR?

    Ada khutbah Jum’ah yang pernah menarik perhatian saya,…memang urusan rakyat dengan pemerintah selalu ada ketidakpuasannya.

    Dan menurut saya, asalkan ketidakpuasan itu juga tidak di buat-buat manipulatif. Padahal jika rakyat yang di prioritaskan mendapatkan kesejahteraan dan bagian penghidupan layaknya bukannya malah turut menolong beban pemerintah dan DPR?Tapi kenapa juga oknum Pemerintah, DPR, Kepolisian, Hukum, eksekutif, yudikatif, legislatif dan bromocorah membuat-buat masalah yang mengusik?

  • wongcilik 6 years ago

    YAAH KALO MENGELAK TERUS, KAPAN MAJUNYA DPR KITA.AKUI KESALAHAN ATAU BERHENTI MAKAN UANG RAKYAT…INGAT UANG BISA BERUBAH JADI NERAKA ANDA SEKALIAN.

  • YuDa 6 years ago

    moga2 aja gitu yg Terhormat Anggota DPR…!!?? kwkwkwkwk..

    nyatanya..didaerah Angg.DPRD juga gontok2an (gak ada yg AKUR), ntah berebut apa (proyek kalee..) untuk membela RAKYAT katanya..
    R A K Y A T T T T T T T T…hik..hik…hik..

    BRAVO MEDIA..maju trusss..hajaarrr…

  • pho 6 years ago

    ungkapan pembelaan diri

  • brewok 6 years ago

    Anda anggota DPR? pantes.. cengeng!!!.. Anda itu pemimpin… harus mengerti rakyat.. bukan minta dimengerti oleh rakyat! dasar cemen lu…!!

  • nugroho eko prasetyo 6 years ago

    Kepada Yth
    Anggota DPR RI

    Salam Sejahtera dan salam hormat

    Terimakasih sekali atas klarifikasi anda dalam forum ini, saya bisa menerima dengan hati yang bersih pikiran yang jernih. Saya sebagai slah satu noktah kecil rakyat jelata, namun saya berbesar hati, atas keterus terangan anggota DPR yang mau mengklarifikasi dan menjelaskan apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Terima kasih.

    Selamat bekerja, dan jaga kejujuran, hati nurani, dan tidak sombong.
    Do’a kami menyertai anda.

    Salam dan hormat saya
    Nugroho Eko Prasetyo

  • Pembayar pajak 6 years ago

    Saya senang ada aggota DPR yang menulis blog seperti ini. Ini namanya komunikasi dengan publik, walaupun dari isinya, terlihat pembelaan2 yang bersifat narasi, tidak didasari data. Tulisan Anda membuat saya gatal menuliskan tanggapan, suatu hal yang tidak pernah saya lakukan.

    Mari kita bahas penggalan tulisan Anda :

    “..sebagai anggota DPR kami telah bekerja secara maksimal demi rakyat.”
    Pak, ukuran maksimal tiap orang berbeda2. Jika Anda merasa Anda sudah bekerja maksimal, lalu apa hasil yang dapat diihat dan dinikmati oleh rakyat ? Bandingakn dengan gaji dan fasilitas yang Anda telah terima. Jika maksimalnya Anda hanya begini, masih banyak pemuda/i Indonesia lainya yang antri siap menggantikan Anda dengan hasil yang lebih maksimal.

    “..studi banding ke luar negeri yang sering kami lakukan. Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah amanah demi kepentingan rakyat dikemudian hari”
    Kalau Anda merasa memegang amanah, bagaimana dengan artikel2 di medai massa yang menyebutkan anggota DPR datang hanya ambil brosur dan foto di depan gedung? Bagaimana dengan berita anggota DPR dan keluarganya sibuk shopping? Apakah berita itu tidak benar ? Kami rakyat pembayar pajak, merasa marah lho, uang yang dikeluarkan untuk studi banding, tidak sebanding dengan hasil.

    “…hanya segelintiran anggota DPR saja yang korupsi”
    Yakin nih? Apa sih definisi korupsi, Pak ? Apakah terima gratifikasi (hadiah) tidak digolongkan korupsi ? Apakah korupsi itu hanya yang tertangkap saja? Apakah membolos bukan termasuk korupsi waktu ?

    “…segala keluhan dan masukan dari rakyat dapat kami terima dengan mudah. Nomor telepon kami selalu siap dihubungi untuk menerima masukan dari rakyat”
    Tolong Pak, tulis dan umumkan no telepon Bapak yang siap menerima masukan dari rakyat. Selama ini saya tidak tahu no telpon Bapak ataupun anggota DPR lain. Dimana kami dapat mengetahuinya?

    “…dana pembangunan yang berkisar antara 1,1 - 1,3 triliun tak seberapa dibandingkan dengan manfaatnya.Di Kompasiana saja, saya pernah membaca tulisan Katedrarajawen tentang seorang rakyat Indonesia yang hanya untuk membangun sebuah rumah pribadi menyediakan dana 1,2 triliun”
    Wah, Pak, rasanya tidak pada tempatnya Bapak membandingkan dana pembangunan gedung DPR dengan dana pembangunan rumah pribadi. Kalau rumah pribadi, orang tidak ambil pusing karena itu uang pribadi. Tapi ini uang rakyat Pak! uang milik rakyat! Rakyat berhak protes.

    “..gedung itu kelak akan menjadi aset yang sangat bernilai puluhan kali lipat”
    Ini perhitungan dari mana ? Apa dasarna? Saya pernah belajar ilmu ekonomi dasar, menurut guru saya, gedung adalah barang konsumsi yang nilainya turun di masa yang akan datang. Bukan barang investasi yang nilainya akan naik. Nilai gedung pasti akan turun Pak! Duh, pak, coba buka lagi buku pelajarannya ya…….

    “…mereka sesungguhnya tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan.”
    hehehhe… bahahahahhha….wakakakakakak….. maap Pak, saya tidak bisa menahan tawa saya. maap… maap….. kalau saya tidak sopan menahan tertawa sambil buang angin.
    Maksud bapak, apa kami tidak boleh kritis dengan DPR kami, begitu pak ? Apa kami harus diam saja? Ingat, walaupun biaya pendidikan semakin mahal, tapi kami adalah rakyat yang pintar. Pintar karena melihat perilaku anggota DPR yang semakin hari semakin pintar.

    Wassalam.

  • phi 6 years ago

    mungkin ada juga anggota DPR yang baik, tapi gaungnya kalah jauh denga
    n yang buruk. cobalah galang kekuatan untuk membuat malu yang jahat tsb. kami juga siskamling di rumah/lingkungan, tp di kantor/tempat kerja tdk boleh tidur lho.

-

Author

Manusia yang ingin berusaha menjadi lebih baik

Search

Recent Post